I am Planner & I am Traveller

REVIEW UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN 2007 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 merupakan undang-undang yang mengatur tentang penataan ruang. Isi dari undang-undang tersebut terdiri atas 13 bab pembahasan aturan : BAB I KETENTUAN UMUM (Ps.1) BAB II ASAS DAN TUJUAN (Ps. 2–3) BAB III KLASIFIKASI PENATAAN RUANG (Ps. 4–6) BAB IV TUGAS DAN WEWENANG (Ps. 7–11) Bagian Kesatu    (Tugas (Ps. 7)) , Bagian Kedua (Wewenang Pemerintah (Ps. 8–9)), Bagian Ketiga   (Wewenang PemProv. (ps. 10)), Bagian Keempat (Wewenang PemKab./Kota (Ps. 11)) BAB V PENGATURAN DAN PEMBINAAN PENATAAN RUANG (Ps. 12–13) BAB VI PELAKSANAAN PENATAAN RUANG (Ps. 14–54) Bagian Kesatu (Perencanaan Tata Ruang (Ps. 14–31)), Bagian Kedua (Pemanfaatan Ruang (Ps.32–34)), Bagian Ketiga (Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Ps. 35–40)), Bagian Keempat (Penataan Ruang Kawasan Perkotaan (Ps. 41–47)), Bagian Kelima (Penataan Ruang Kawasan Perdesaa...

A.     Kemitraan Dengan Organisasi Komunitas Dalam Hal Perumahan di Kota Phnom Penh, Kamboja Kota Phnom Penh, Kamboja, bisa menjadi contoh bagus kemitraan antara komunitas miskin yang tertata dengan pemerintah distrik, kota, dan nasional (dengan dukungan UPDF, dana pembangunan komunitas lokal), yang mampu menciptakan kesempatan menyediakan perumahan layak dan aman bagi warga kota yang termiskin – melawan konteks penggusuran sebagai satu-satunya strategi perumahan. Kamboja, tak seperti tetangganya Thailand dan Vietnam, belum memiliki sistem pendukung bagi kaum miskin: tak ada dewan perumahan, kementrian perumahan, mekanisme legislatif untuk mengesahkan permukiman informal, mauun program pemerintah untuk menyediakan sarana dasar atau mendukung upaya masyarakat meningkatkan kondisi permukiman mereka. Hampir tak ada dana perumahan bagi sektor manapun – kaum miskin maupun kelas menengah. Dan kota yang telah banyak terbebani tantangan seperti pengendalian banjir, krimi...