KEMITRAAN BERBASIS KOMUNITAS DI ASIA DALAM PENANGANAN PERMUKIMAN KUMUH (Sumber : United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific dan United Nations Human Settlements Programme, 2008)

A.    Kemitraan Dengan Organisasi Komunitas Dalam Hal Perumahan di Kota Phnom Penh, Kamboja

Kota Phnom Penh, Kamboja, bisa menjadi contoh bagus kemitraan antara komunitas miskin yang tertata dengan pemerintah distrik, kota, dan nasional (dengan dukungan UPDF, dana pembangunan komunitas lokal), yang mampu menciptakan kesempatan menyediakan perumahan layak dan aman bagi warga kota yang termiskin – melawan konteks penggusuran sebagai satu-satunya strategi perumahan.

Kamboja, tak seperti tetangganya Thailand dan Vietnam, belum memiliki sistem pendukung bagi kaum miskin: tak ada dewan perumahan, kementrian perumahan, mekanisme legislatif untuk mengesahkan permukiman informal, mauun program pemerintah untuk menyediakan sarana dasar atau mendukung upaya masyarakat meningkatkan kondisi permukiman mereka. Hampir tak ada dana perumahan bagi sektor manapun – kaum miskin maupun kelas menengah. Dan kota yang telah banyak terbebani tantangan seperti pengendalian banjir, kriminalitas, dan pembangunan ekonomi, kesulitan merespon kebutuhan populasi miskin kota yang meningkat.

Namun sejak 1998, jaringan kelompok simpan pinjam miskin perkotaan bekerja dengan pejabat distrik dan desa mengembangkan proyek perbaikan perumahan dan permukiman bagi hampir sepertiga komunitas miskin kota. Dengan pinjaman perumahan ringan dan hibah perbaikan UPDF, komunitas ini merencanakan, membangun, mengelola, dan membayar 3.000 rumah di 108 komunitas – semua dalam sebuah kota yang tak menawarkan pilihan lain bagi perumahan masyarakat miskin (UPDF/ACHR).

Selama 15 tahun komunitas rumah tangga miskin bercokol pada lahan di Prek Toel, bersebelahan dengan pembuangan sampah Phnom Penh di Distrik Mean Cheay. Kebanyakan memperoleh penghasilan dari memulung, memilah, dan menjual sampah daur ulang dari tumpukan buangan (anak-anak pun ikut bekerja) dan mendapatkan USD 1-2 per hari. Kondisi hidup buruk: tak ada kakus, drainase ataupun jalan, dan banjir kerap menghadang. Saat komunitas ini harus digusur tahun 2003, jaringan komunitas Phnom Penh membantu membangun kelompok simpan pinjam harian dan mulai mencari lahan di sekitar yang akhirnya dapat mereka beli. Melalui jaringan simpan pinjam, kota mendengar kasus tersebut dan setuju mendukung upaya perumahan swadaya masyarakat dan membeli lahan dekat lokasi untuk pemindahan permukiman, sesuai dengan pilihan masyarakat.

Dalam menangani masalah yang ada, masyarakat membentuk satu komunitas yang mengpayakan ketersediaan lahan, bermitra dengan pemerintah dan mereka menemukan lahan seluas 2 Ha saat itu, bekas dari pabrik sekitar 2 km dari lokasi permukiman kumuh mereka. Selain lahan, mereka juga mendapatkan bangunan pabrik tua untuk pra-sekolah dan pusat komunitas. Lhan senilai USD 120.000 dibayar oleh Perdana Menteri sebesar USD 40.000 dan kota sebesar USD 80.000. keseluruhan 159 rumah tangga berpindah ke lahan baru Juli 2003. Dan masyarakatpun mendapatkan sertifikat tanah pribadi setelah tinggal di sana selama 5 tahun. Selain itu dengan bantuan arsitek muda di UPDF, para penghuni membangun tatanan permukiman dengan halaman bermain, pusat komunitas, bengkel daur ulang sampah kolektif, dan 159 kapling rumah untuk permukiman 116 rumah tangga dari Prek Toel dan 43 rumah tangga lain yang baru tergusur di daerah sekitarnya.  Biaya rumahpun dengan sistem pinjam dari UPDF sekitar USD 200-500, yang dicicil baik bulanan, mingguan atau harian. Lalu untuk infrastruktur masyarakat membangun dengan hibah ringan dari UPDF dan UN-HABITAT, para penghuni membangun 866 m jalan setapak batu, 2 saluran drainase, pusat jahit-menjahit dan beberapa kakus bersama.

B.     Kemitraan Dalam Hal Pemukiman Kembali di Manila, Filiphina

Pemukiman kembali sekian ribu rumah tangga untuk membebaskan lahan perluasan rel kereta di Metro Manila menjadi contoh bagus pengalihan permukiman tanpa kericuhan di kaum miskin, dengan organisasi komunitas sebagai mitra kunci dalam prosesnya. Tahun 1997 pemerintah mencanangkan megaproyek perluasan dan peningkatan rel kereta Manila untuk transportasi dan kargo. Gagasan ini disambut baik di tengah kondisi kota penuh kemacetan dan polusi. Proyek ini butuh lahan sepanjang 15 meter rel, dan 80.000 rumah tangga di permukiman kumuh sepanjang rel terancam penggusuran.

Asian Development Bank semula akan memberikan pinjaman bagi pemerintah Filipina untuk proyek ini, namun mundur karena pengalihan permukiman bagi semua rumah tangga secara layak memakan biaya begitu besar dan membuat proyek ini mustahil. Suatu konsorsium pemerintah Cina (tanpa pedoman pengalihan permukiman yang ketat) lalu maju untuk menyokong pendanaan. Proyek ini semestinya menyediakan relokasi “dalam kota” bagi rumah tangga yang terkena proyek di selatan dan utara, sehingga orang tak berpindah terlalu jauh. Karena Perusahaan Kereta Api Nasional Filipina merupakan badan usaha milik negara, relokasi rumah tangga yang terkena proyek tak menjadi tanggung jawabnya. Walau Kewenangan Perumahan Nasional mengawasi proses pemindahan permukiman, tiap kota yang dilintasi rel kereta (dengan kebijakan dan politiknya masing-masing) bertanggung jawab atas relokasi dalam batas daerah masing-masing.

Pemukiman kembali memberi bagi tiap orang: Petak lahan matang (40 m2) dengan harga subsidi USD 2.200, meliputi biaya pembangunan jalan beton, saluran drainase, jaringan listrik, dan pasokan air untuk daerah baru. Bahan bangunan senilai USD 870 plus USD 220 untuk tenaga kerja. Pinjaman: Lahan matang, bahan bangunan, dan anggaran tenaga kerja diberikan dengan dasar pengembalian biaya. Jumlah total USD 3.290 harus dikembalikan lewat cicilan bulanan selama 30 tahun dengan bunga tahunan 6%.

Federasi Masyarakat Tunawisma Filipina   (The Homeless Peoples Federation Philippines, HPFP) merupakan jaringan nasional komunitas miskin perkotaan yang mempromosikan inisiatif komunitas dalam hal lahan, naungan, sarana dasar, penghidupan, dan proses pembangunan perkotaan yang melibatkan pemindahan permukiman kumuh yang rentan. Bertahuntahun federasi ini mendukung kelompok simpan pinjam di permukiman sepanjang rel kereta api selatan di Mutinlupa, dan sejak tahun 2003 bekerja intensif dengan permukiman rel yang terkena proyek di keenam kota dalam proyek Rel Utara. Bagi federasi ini krisis penggusuran dan bencana alam seringkali menjadi peluang emas untuk menggerakkan komunitas miskin berinisiatif merencanakan masa depan yang lebih baik dan aman. Pemukiman kembali ribuan rumah tangga di bawah Proyek Rel Utara merupakan salah satu peluang tersebut: kesempatan mengubah pemindahan paksa yang berpotensi jahat dan

menambah kemiskinan menjadi proses relokasi yang dikelola komunitas, memuaskan bagi masyarakat, dan merupakan langkah pertama dalam proses pembangunan menyeluruh jangka panjang yang diusung komunitas. Di tiga kota permukiman rel kereta telah memiliki koalisi yang kuat, koalisi inilah yang meminta bantuan HPFP. Setelah membantu komunitas rel kereta di tiga kota membangun skema tabungan dan melakukan survei rumah tangga secara rinci di permukiman terkena proyek, mereka mendukung komunitas memulai dialog dengan pemerintah lokal mengenai syarat pemindahan dan pemilihan tapak baru “dalam kota.” Mereka pun membangun penampungan sumber daya di semua kota, menyelenggarakan kunjungan pertukaran, dan mengajak para pemimpin komunitas mendatangi Payata terdekat untuk mengikuti pelatihan 4 hari yang diselenggarakan komunitas miskin mengenai tabungan dan perencanaan pemukiman kembali (www.achr.net).

C.    Kemitraan dalam Hal Perbaikan di Baan Mankong, Thailand

Salah satu contoh terbaik Asia dalam kemitraan komunitas dan pemerintah adalah Program Perbaikan Baan Mankong Thailand, yang menempatkan komunitas permukiman kumuh (plus jaringannya) sebagai pusat proses pembangunan solusi jangka panjang menyeluruh untuk masalah lahan dan perumahan di 200 kota Thailand. Program perbaikan komunitas pertama yang dilakukan Kewenangan Perumahan Nasional berawal tahun 1977 dan merupakan upaya pertama pemerintah Thailand untuk memberikan sarana dasar bagi permukiman kumuh yang ada, tanpa melihat status pemilikan mereka. Ini adalah terobosan, yang menunjukkan semakin diterimanya gagasan bahwa membiarkan masyarakat tinggal di tempatnya mungkin akan lebih baik daripada penggusuran, seandainya perbaikan dapat dilakukan pada permukiman tersebut. Akan tetapi program perbaikan awal ini dihantui oleh masalah pengembalian biaya yang sulit, pengelolaan, dan kualitas. Pendekatan top-down yang mahal, yang menempatkan satu organisasi pemerintah sebagai pekerja, tak mampu bahkan sekedar untuk mendekati skala kebutuhan yang ada.

Pada awalnya kawasan permukiman kumuh ini merupakan kawasan dengan struktur tata ruang yang tidak tertata. Selain itu, di sudut-sudut kota yang gelap dan rawan banyak dijadikan sebagai perdagangan obat- obatan terlarang.  Tidak ada interaksi sosial yang dilakukan antar warga dalam kawasan ini. Untuk mengatasi hal tersebut, pada Januari 2003 Pemerintah Thailand menyusun sebuah strategi baru dalam penanganan masalah permukiman kumuh yaitu Baan Mankong (BMK) Community Upgrading Program.  Baan Mankong (dalam bahasa Thailand berarti “secure housing”) adalah sebuah program yang tidak hanya merencanakan pembangunan unit-unit rumah bagi masyarakat tetapi lebih menekankan pada penerapan konsep community-based development (pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat). BMK Community Upgrading Program dilaksanakan bersama oleh beberapa pihak terkait yaitu Community Organizations Development Institute (CODI) (organisasi nasional atau NGO di bawah Departemen Sosial yang memberikan pendampingan kepada warga), Pemerintah, pakar dari perguruan tinggi, dan warga komunitas Bang Bua. BMK Community Upgrading Program merupakan salah satu upaya Pemerintah Thailand dalam mewujudkan “cities without slums” Secara bertahap masyarakat yang tergabung dalam komunitas Bang Bua dibawah pendampingan CODI melakukan kegiatan rutin antara lain membersihkan sungai, membuat filter untuk limbah rumah tangga, dan sebagainya. Program Perbaikan Baan Mankong menyalurkan dana pemerintah, berupa subsidi infrastruktur dan pinjaman lunak perumahan, langsung ke komunitas miskin. Mereka merencanakan dan melaksanakan perbaikan perumahan, lingkungan, dan sarana dasar, dan mengelola anggaran tersebut sendiri. Sebagai bagian program tidak konvensional yang diterapkan Community Organizations Development Institute (CODI), komunitas miskin di 200 kota Thailand menjalin kerja sama erat dengan pemerintah lokal, kalangan profesional, universitas, dan LSM untuk melakukan survei semua permukiman di kota mereka dan merencanakan proses perbaikan dalam waktu 5 tahun (Buletin Ciptakarya, 2009).

Sekitar 3.800 rumah tangga miskin hidup di 12 permukiman kumuh sepanjang Kanal Bang Bua Bangkok. Setelah berabad-abad dihantui resiko harian kebakaran, penggusuran, dan tuduhan mencemari kanal, masyarakat sepanjang kanal Bang Bua bergandeng dengan Program Baan Mankong memperbaiki komunitas mereka dan mengupayakan pemilikan lahan. Dengan kolaborasi kewenangan distrik, universitas setempat, dan CODI, keseluruhan 12 komunitas Bang Bua membentuk jaringan, memulai kelompok simpan pinjam, koperasi, dan menyiapkan rencana membangun kembali permukiman mereka dan revitalisasi kanal. Komunitas bersekutu dengan kota menghidupkan kembali kanal penting ini. Dengan dukungan jaringan kota 200 komunitas tepi kanal Bangkok, Bang Bua melakukan negosiasi sewa jangka panjang lahan publik yang mereka tempati. Bang Bua meyakinkan pemerintah, pembangunan kembali komunitas di tempat sama akan berdampak baik bagi penghuni maupun keseluruhan kota. Setelah negosiasi panjang, pada penghuni mengajukan sewa bulanan USD 1-2 per rumah tangga, sesuai ukuran rumah. Rumah tangga membayar koperasi, yang melakukan pembayaran kolektif kepada Departemen Keuangan. Tiga komunitas pertama mulai pada Desember 2004 dan keduabelas komunitas akan selesai diperbaiki dalam beberapa tahun. Selain rumah dan infrastruktur, kanal diperbaiki dan jalur hijau baru selebar 5 meter dengan pepohonan di tepiannya menyediakan akses menuju permukiman, ruang bermain anak-anak, juga tempat bertemu dan berjualan para pedagang gerobak makanan dan barang. Komunitas Bang Bua melaksanakan festival pembersihan kanal berkala, menggunakan kompos organik dan tanaman air untuk membersihkan air kanal, dan terus bernegosiasi dengan pencemar di hulu untuk mengurangi efluen beracun pada kanal. “Pasar terapung” yang dikelola komunitas juga direncanakan (Sumber:  CODI).

D.    Kemitraan dalam Hal Pendanaan Rumahdi Kota Cebu, Filiphina

Kota Cebu di Filipina selatan telah menjadi tapak banyak skema pembangunan kembali dan relokasi permukiman kumuh yang menciptakan preseden, merangkul komunitas miskin, pemerintah kota, kalangan usaha swasta, pemilik lahan, dan LSM dalam kemitraan efektif. Kota Cebu menunjukkan bahwa kemitraan dengan komunitas miskin sebagai aktor utama dapat menyelesaikan masalah perumahan kota satu per satu. Permukiman informal di Cebu tak lagi sering mengalami penggusuran. Serangkaian pilihan praktis pengganti penggusuran telah diuji, terus berkembang, dan menjadi pilihan lebih pasti: berbagi lahan (land-sharing), pertukaran lahan (land-swapping), pembelian kembali (buyingback), relokasi sukarela, dan pembangunan kembali in-situ. Perlu bertahun-tahun untuk membangun komunitas kuat, pemerintah kota yang terbuka menerima masukan, LSM berpola pikir tidak konvensional, dan kapasitas seluruh kota untuk mewujudkan kemitraan. Salah satu kekuatan paling kreatif dan energik di balik pendekatan inovatif Cebu terhadap komunitas miskin kota adalah Pagtambayayong Foundation. 30 tahun LSM ini bekerja dengan komunitas miskin, pemerintah kota, dan LSM lain dalam pengambilalihan lahan, perumahan sosial, pendanaan perumahan, dan bahan bangunan murah. Pagtambayayong menyalurkan lusinan pinjaman Program Pegadaian Komunitas (Community Mortgage Programme, CMP). Bersama jaringan LSM dan organisasi komunitas, Pagtambayayong berjuang menjaga keberlangsungan CMP melalui kampanye, perbaikan administrasi program, dan perluasan pinjaman untuk menjangkau lebih banyak rumah tangga.

Banyak proyek perumahan di Cebu dimungkinkan oleh Program Pegadaian Komunitas (CMP) pemerintah. Antara tahun 1993 dan 1997, CMP menyediakan pinjaman bunga rendah tanpa jaminan (melalui penyalur dan asosiasi komunitas) bagi 46.000 rumah tangga pemukim ilegal untuk membeli lahan dan melegalkan situasi mereka, namun macetnya pengembalian dana menodai satusatunya program perumahan negara yang langsung menjangkau kaum miskin perkotaan melalui pendanaan proyek beranggaran sangat rendah yang dikelola komunitas, tanpa melibatkan kontraktor maupun developer (Sumber:  ACHR).

·         SITUASI: Komunitas pemukim ilegal beranggotakan 60 rumah tangga bercokol di lahan bernilai komersial tinggi di belakang Rumah Sakit Cebu. Pemilik lahan ingin membersihkan dan membangun lahan tersebut. Pagtambayayong membantu komunitas melakukan negosiasi bagi lahan alternatif yang disetujui semua orang, berjarak 2 kilometer dari lokasi, di jalur hijau daerah pinggir kota Sareehay.

·         PERJANJIAN: Sebagai imbal balik pemindahan, pemilik lahan bersedia “membeli kembali” lahan dari tiap rumah tangga dengan harga negosiasi 1.000 Peso (USD 22) per meter persegi (berdasarkan ukuran rumah), sebagai kompensasi biaya pemindahan dan pembangunan kembali. Sebagai tambahan, pemilik lahan bersedia membeli dan membangun utuh lahan alternatif yang telah disetujui komunitas, yang akan dialihkan kepada komunitas lewat Sareehay Sanciangko Riverside Homeowners Association, yang kemudian akan memecahmecah lahan tersebut menjadi sertifikat tanah atas nama tiap rumah tangga.

·         PROYEK: Melalui kontrak dengan Eco-Builders (usaha konstruksi Pagtambayayong), pemilik lahan membayar survei lahan baru, pembangunan jalan, drainase, dan jaringan air di Sareehay, sesuai rencana tapak komunitas yang digambar dalam beberapa sesi kerja dengan bantuan Pagtambayayong. Rencana ini meliputi pusat komunitas, lapangan bermain besar di bagian tengah dan kapling 36 atau 54 meter persegi, bergantung pada status rumah tangga sebagai penghuni atau pemilik pada permukiman lama.

·         RUMAH: Masyarakat menggunakan uang pembelian kembali untuk membangun rumah baru. Beberapa mengambil pinjaman CMP untuk menambah anggaran. Rumah-rumah bervariasi dari gubuk bambu struktur panggung, hingga rumah blok kokoh 2 lantai. Kebanyakan rumah tangga membangun sendiri menggunakan kembali bahan bangunan dari rumah lama, namun beberapa mengontrak Eco-Builders untuk membangun rumah-baris murah menggunakan batako dan atap semen-mikro. Atap dibuat tinggi untuk menyediakan ruang bagi penambahan lantai dua kelak (Sumber:  ACHR).

E.     Kemitraan dalam Hal Sanitasi

Sebagian besar anggaran infrastruktur India tercurah ke kota, namun hanya sedikit terkucur bagi sanitasi permukiman kumuh. Akibatnya, sebagian penduduk perkotaan India tak memiliki akses terhadap kakus yang berfungsi. Beberapa terobosan di Mumbai dan Pune menjadi contoh bagus mengenai hal yang terjadi saat pemerintah menetapkan sanitasi sebagai prioritas, dan bergandeng tangan dengan federasi komunitas miskin untuk menjamin setiap rumah tangga miskin di kota memiliki kakus bersih. Jutaan masyarakat miskin di kota-kota India membuang hajat di sepanjang jalan, rel kereta, dan jalan setapak, walaupun diteriaki, dicemooh, dilempari, dan dipermalukan. Siapapun tak mau menahan perlakuan ini bila ada pilihan lain. Kakus tak tersedia atau berada pada kondisi maupun lokasi sedemikian buruk sehingga buang hajat di daerah publik lebih dipilih. Permukiman kumuh India penuh dengan kakus umum rusak, tak terencana baik, tak terpelihara, dan minim penerangan. Bagi perempuan dan anak-anak ini sangat menyulitkan.

Pemerintah mulai sadar, jika setengah penduduk kota hidup di lingkungan buruk dan tak sehat, tanpa akses sarana dasar, ini merupakan kabar buruk bagi keseluruhan kota. Akan tetapi kebanyakan pejabat yang membuat keputusan mengenai sanitasi permukiman kumuh belum pernah melihat contoh nyata kakus yang dikelola komunitas. Kurangnya pengetahuan ini membuat perubahan berjalan lamban. Sangat sedikit contoh cara membuat kakus yang terjangkau, dapat direplikasi, dan berhasil. Sejak 1995, persekutuan National Slum-dwellers Federation, Mahila Milan dan SPARC membantu komunitas kumuh lebih dari 50 kota India merancang dan membangun kakus yang dikelola komunitas. Mereka mulai kecil-kecilan dengan blok kakus 5 hingga 10 kamar di Mumbai, Kanpur, dan Bangalore. Kakus awal ini merupakan uji-coba, contoh untuk dilihat dan dipelajari semua orang. Mereka menunjukkan cara baru bagi komunitas miskin dan pemerintah untuk bekerja sama menyediakan kakus yang lebih baik, murah, dan menggunakan sumber energi terbesar di India: komunitas miskin.

Persekutuan NSDF/MM/SPARC secara dramatis meningkatkan skala program bangunan kakus saat mereka dikontrak untuk membangun 113 blok kakus (2.000 kamar) di Pune, melalui inisiatif Pejabat Pemerintah Kota, kemudian 320 blok lainnya (6.400 kamar) di Mumbai, di bawah Proyek Sanitasi Mumbai dengan dana World Bank. Kedua proyek ini, yang menyediakan sanitasi bagi 1 juta masyarakat, saat ini telah rampung dan kerja penyediaan kakus di kotakota lainnya siap dilaksanakan. Tantangannya adalah menggunakan konstruksi 433 kakus ini untuk menciptakan norma dan standar baru bagi rancangan, konstruksi, pengelolaan, dan pemeliharaan kakus berdana pemerintah kota di komunitas miskin. Beberapa inovasi yang terlihat pada kakus ini: Penyediaan sarana dasar: Strategi ini menciptakan lapangan kerja, membangun keterampilan komunitas, dan mengubah hubungan antara kota dan komunitas miskin, dengan membuat penyediaan layanan menjadi kerja sama dan bukan aktivitas kontrak.  Norma rancangan: Blok kakus lama dari pemerintah tak memisahkan antara bagian pria dan wanita, dan tak memiliki pasokan air bersih. Kakus baru dirancang dengan seperangkat fasilitas, bagian pria dan wanita terpisah, kakus khusus anak-anak, urinal terpisah, tempat mandi privat, pasokan air dan fasilitas penyimpanan, ruang bagi pengantri, ruang pengurus, dan dalam banyak kasus ruang untuk toko teh dan pan. Kontrak: Dalam banyak komunitas, perempuan melakukan kontrak kakus secara keseluruhan, kemudian menggaji pekerja dari komunitas, mengelola uang, mengawasi kerja konstruksi dan berkoordinasi dengan insinyur dan pengawas dari pihak kota.  Kemitraan: Proyek ini mengubah cara kemitraan antara pemerintah kota dan komunitas, dan mengubah cara kota berdialog dengan komunitas maupun LSM untuk melakukan kontrak penyediaan layanan.  Pendanaan: Di kedua kota, kota membayar konstruksi kakus dan komunitas membayar untuk pemeliharaan, pasokan air, dan listrik.  Pemeliharaan: Kakus ini dipelihara oleh komunitas – oleh penagih Mahila Milan yang menjangkau seluruh kota, atau oleh komunitas lokal sendiri, dengan biaya bulanan ringan sebesar 10 rupees (USD 0,25) per rumah tangga. Semua kakus memiliki ruang pengurus di dalam (Sumber:  ACHR).

F.     Kemitraan Dalam Hal Infrastruktur di Sri Lanka

Sistem kontrak komunitas Sri Lanka menjadi contoh bagus mengenai cara pemerintah memfasilitasi penyediaan sarana dasar dan infrastruktur bagi komunitas miskin kota dengan anggaran dan upaya relatif kecil, dengan memberikan kontrak kerja keseluruhan kepada komunitas, dan membiarkan mereka merancang, membangun, dan mengelola perbaikan ini. Sekitar setengah populasi Colombo hidup di 1.506 permukiman miskin. Permukiman ini bervariasi dari 60 hingga 1.200 rumah tangga – banyak di antaranya sangat-sangat tak terlayani. Sejak 1980 kebanyakan komunitas ini didukung merencanakan dan melakukan sendiri perbaikan infrastruktur, di bawah sistem kontrak komunitas. Gagasan kontrak komunitas pertama muncul di bawah Program Sejuta Rumah, program pemerintah nasional yang inovatif dan berbasis komunitas, diluncurkan tahun 1985 di 51 kota besar dan kecil di Sri Lanka, dengan dukungan teknis dari National Housing Development Authority (NHDA). Di bawah program ini, tiap komunitas membentuk dewan pengembangan komunitas, yang kemudian melakukan survei dan pemetaan permukiman yang ada, dan bekerja sama dengan staf NHDA untuk menggambar tatanan baru perumahan, jalan, ruang komunitas, dan jaringan infrastruktur untuk tiap komunitas. Di bawah Program Sejuta Rumah, komunitas dapat mengajukan pinjaman ringan untuk mendukung proyek infrastruktur yang mereka rencanakan dan bangun sendiri, melalui kontrak komunitas antara komunitas dan kewenangan setempat. Alih-alih menyewa kontraktor dan insinyur, komunitas melakukan kerja pembangunan sistem pasokan air, kakus, drainase, jalan setapak, dan jalur akses sendiri, dan pemerintah mendukung mereka dengan bantuan teknis dan pendanaan. Sistem kontrak komunitas memberikan kendali penuh bagi komunitas atas keseluruhan proses penyediaan infrastruktur, dan cara ini sederhana, fleksibel, transparan, dan berbasis komunitas. Antara 1984 dan 1989 lebih dari 38.000 rumah tangga di Colombo mengalami peningkatan kondisi lingkungan dan perumahan secara dramatis di bawah program ini, yang kemudian berdampak positif bagi kesehatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Program Sejuta Rumah berakhir mendadak tahun 1993, namun sistem kontrak komunitas masih hidup di Sri Lanka, dalam skala yang lebih kecil, dan masih memberdayakan komunitas untuk merancang, menerapkan, mengelola, dan memelihara infrastruktur permukiman mereka sendiri, dengan dukungan dari pemerintah, kewenangan lokal, LSM, dan badan lainnya (Sumber:  Sevanatha).

Perbaikan di Komunitas Poorwarama, Colombo menjadi contoh bagus kemitraan pemerintahkomunitas yang diusung oleh sistem kontrak komunitas, untuk penyediaan sarana dasar bagi komunitas miskin. 109 rumah tangga di Poorwarama direlokasi ke tempat ini tahun 1999 dari permukiman mereka yang berusia 50 tahun, lewat perjuangan penggusuran yang panjang dan pahit, demi pelaksanaan proyek pembangunan rumah sakit. Rumah tangga miskin ini akhirnya berhasil melakukan negosiasi paket pemukiman kembali yang memberi kapling 50 meter persegi di lahan berdekatan yang mereka cari sendiri, dan sejumlah kecil kompensasi uang untuk membangun rumah sementara – tanpa sarana dasar. Dengan bantuan LSM Sevanatha, mereka mengidentifikasi dan membuat prioritas kebutuhan, kemudian membagi perbaikan permukiman menjadi beberapa proyek terpisah untuk diajukan sebagai proposal kontrak komunitas kepada Urban Settlement Improvement Project (USIP) atau Road Development Authority (RDA) untuk didanai. Infrastruktur yang dibangun adalah :

·         Keran individu: Kontrak komunitas pertama melibatkan pembangunan sistem penyediaan air yang menghubungkan keseluruhan 109 rumah dengan sambungan pipa bermeteran, didanai hibah USD 6.000 dari RDA, untuk itu komunitas memberikan kontribusi sebesar USD 36 per rumah tangga. Keseluruhan sistem dibangun penghuni lokal dengan gotong royong.

·         Drainase air kotor: Kontrak ke dua melibatkan pembangunan sistem drainase air kotor terbuka meliputi seluruh komunitas, terhubung dengan kamar mandi dan dapur tiap rumah tangga, didanai hibah USD 9.500 dari USIP, dengan kontribusi komunitas sebesar USD 5 per rumah tangga. Mereka mengelola konstruksi sendiri, menyewa pekerja dari komunitas.

·         Jaringan air kotor: Kontrak selanjutnya adalah sistem air buangan bawah tanah untuk limbah kakus dari keseluruhan 109 rumah. National Housing Development Authority menyediakan hibah USD 13.500, dengan kontribusi komunitas sebesar USD 5 per rumah tangga. Rumah tangga merancang, membangun, dan memelihara, menggunakan tenaga sewa dari komunitas, dengan bantuan teknis Sevanatha. Tiap rumah tangga bertanggung jawab atas kakus masing-masing.

G.    Kemitraan dalam Program Pemulihan Pasca Bencana Tsunami - Thailand

Kebanyakan kerja pemerintah dalam pemulihan paska bencana dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan, yang melihat masyarakat sebagai korban tak berdaya. Bantuan memang sangat dibutuhkan setelah bencana besar, namun pengalaman tsunami 2004 Thailand menunjukkan, saat komunitas dapat didukung melakukan sendiri pemulihan dan rehabilitasi, bermitra dengan pemerintah dan badan pemulihan, tak ada yang tertinggal, dan proses ini memperkuat komunitas. Setelah tsunami menyerang Thailand selatan, Community Organizations Development Institute (CODI) bertemu dengan LSM, kelompok warga, jaringan komunitas, dan organisasi pemerintah di wilayah selatan negara itu untuk mencari cara kerja sama membantu korban tsunami di enam propinsi yang hancur. Sudah jelas bahwa penyediaan pemulihan cepat dan efektif setelah bencana besar semacam ini jauh di luar jangkauan penanganan pemerintah atau organisasi manapun sendiri-sendiri. Kerja ini membutuhkan gabungan dukungan, keterampilan, dan sumber daya sebanyak mungkin kelompok, individu, badan pemulihan, dan jaringan komunitas. Save the Andaman Communities Network buru-buru dibentuk dan kelompok kerja dikirim ke tiap propinsi yang terkena untuk melakukan survei kerusakan dan menyediakan bantuan pemulihan bagi masyarakat di desa-desa korban tsunami dalam bentuk tenda, pakaian, obat-obatan, makanan, air, peti mati, dan penyapuan untuk mencari korban tewas. Dalam seminggu, kerja pembangunan perumahan sementara di kamp pemulihan dimulai. Selain mengakibatkan kematian dan kerusakan, tsunami membuka banyak masalah yang tersembunyi sebelumnya: kemiskinan, ketimpangan sosial, dan ketidakpastian pemilikan lahan. Tsunami juga menciptakan masalah baru saat penghidupan masyarakat, struktur sosial, sistem pertahanan hidup, dan cara hidup tersapu begitu saja, bersama dengan rumah dan perahu mereka. Semua kemalangan membawa peluang tak terduga bagi komunitas pesisir yang rawan ini, untuk memanfaatkan proses pemulihan sebagai cara memecahkan masalah lebih dalam dan struktural yang akan mengacaukan masa depan mereka (Sumber:  www.achr.net).

Pemulihan yang dikelola masyarakat di Kamp Bang Muang – Thailand

Segera setelah tsunami, jelas bahwa kebutuhan paling mendesak adalah rumah sementara untuk mengembalikan masyarakat yang tercerai-berai agar dapat menata diri, berdiskusi, menetapkan prioritas, dan mulai membangun visi kolektif akan masa depan mereka. Kamp segera didirikan oleh organisasi bantuan dan badan pemerintah di sepanjang pesisir Andaman. Di Phangnga, propinsi yang menderita kerusakan paling parah, jaringan CODI membantu pendirian lima kamp – yang pertama dan terbesar di Bang Muang. Walau direncanakan untuk 400 orang, kamp ini akhirnya menaungi 3.500 orang, kebanyakan dari daerah terdekat, Ban Nam Khem, desa terkena paling parah dengan lebih dari 2.000 orang tewas dan 1.300 rumah hancur. Keunikan Kamp Bang Muang adalah pengelolaan yang dilakukan korban tsunami sendiri. Pemimpin jaringan komunitas, pelaksana dari CODI, dan LSM bekerja sama dengan para korban selamat menata kamp ini. Setelah menempatkan kakus, area mandi, tenda masak, dan ruang kegiatan pemulihan, mereka membuat barisan tenda rapi dengan sistem kelompok 10 rumah tangga dan zona 3 kelompok, masing-masing memiliki pemimpin. Panitia dibentuk untuk mengelola masak, kebersihan kamp, air bersih, layanan medis, kunjungan, kegiatan anak-anak, orang hilang, pendaftaran pendatang baru, donasi, dan konstruksi rumah sementara. Pertemuan kamp digelar tiap malam untuk mendiskusikan aspek praktis pengelolaan kamp, menyiarkan pengumuman, dan memberikan kesempatan panitia melaporkan kerja mereka sehari itu. Semua tahu apa yang tengah terjadi dan semua keputusan dilakukan di depan khalayak, dengan persetujuan semua orang. Bengkel perbaikan kapal mulai didirikan, kelompok simpan-pinjam dan bank komunitas, dan proyek kelangsungan penghidupan diluncurkan untuk menggerakkan masyarakat, di tengah hadangan hilangnya mata pencaharian dan kompensasi pemerintah yang lamban. Ada banyak duka tentu, namun yang mengejutkan banyak pengunjung Bang Muang adalah suasana yang begitu hidup, seperti perayaan desa, bukan kamp pengungsian. Kehidupan jelas berjalan terus (www.achr.net).

H.    Alat-Alat yang digunakan Komunitas untuk Membangun Organisasi Mereka

                  Alat 1 : Pendataan Permukiman

Pendataan permukiman oleh masyarakat miskin dapat menjadi alat penuh daya, sekaligus penggerak komunitas. Saat komunitas dan jaringan melakukan survei permukiman miskin dan informal, mereka kerap mengumpulkan data yang belum pernah terkumpul sebelumnya tentang angka, penghidupan, masalah, dan kondisi kehidupan segmen besar populasi perkotaan. Karena informasi yang dikumpulkan masyarakat seringkali lebih akurat dan komprehensif dibandingkan dengan data pihak berwenang, hasilnya adalah perencanaan lokal yang lebih baik dan tepat, dan ini bisa menjadi alat yang kuat untuk melakukan negosiasi lahan dan akses pemilikannya. Informasi survei yang baik menempatkan komunitas pada posisi yang proaktif saat bernegosiasi. Dengan data rinci, pemerintah lokal juga lebih mudah menjustifikasi dan menempatkan intervensi. Survei juga memberikan tiap orang pada permukiman informal suatu identitas resmi, seringkali untuk pertama kalinya.

                  Alat 2 : Pemetaan Komunitas

Untuk organisasi komunitas seluruh Asia, satu bagian penting dari proses pengumpulan data mereka adalah membuat peta permukiman, yang mencakup rumah, toko, bengkel, jalan, titik air, tiang listrik, dan titik bermasalah, sehingga masyarakat dapat memiliki gagasan visual mengenai situasi fisik mereka. Pemetaan merupakan cara membangun keterampilan yang vital saat membicarakan rencana perbaikan permukiman dan mengakses intervensi pembangunan. Di Thailand, misalnya, komunitas tepi kanal menggambar peta berskala permukiman mereka, sebagai bagian dari perencanaan pembangunan kembali, dan melakukan perjalanan ke daerah hulu untuk mencari dan memetakan sumber pencemaran dari pabrik, rumah sakit, restoran, dan saluran air kotor. Mereka mempelajari keterampilan ini dari penghuni kanal lainnya. Peta komunitas ini, dengan informasi rinci, akurat, tangan pertama mengenai sumber pencemaran, menjadi alat perencanaan dan penggerakan sekaligus kartu efektif untuk melakukan negosiasi atas pemilikan yang aman, melawan kewenangan yang seringkali menyalahkan komunitas sebagai pencemar kanal.

                  Alat 3 : Simpan Pinjam Komunitas

Untuk jaringan, federasi, dan organisasi komunitas di Asia, simpan-pinjam komunitas telah menjadi salah satu elemen fundamental dalam pertumbuhan dan keberhasilan mereka menggulirkan perubahan bagi kehidupan masyarakat miskin. Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa simpan pinjam kolektif telah menciptakan revolusi bagi organisasi komunitas di Asia.

Pada saat kelompok simpan-pinjam saling terhubung, terdapat jaringan yang membuka akses terhadap sumber pendanaan lebih besar dan meningkatkan kekuatan negosiasi untuk mendapatkan kebutuhan. Kelompok ini memungkinkan organisasi komunitas miskin menjadi mitra setara bagi badan pemerintah dan LSM, karena dengan memiliki sumber daya sendiri, mereka tidak lagi berada pada posisi pengemis karena dapat memutuskan sendiri pembangunan yang mereka inginkan. Proses ini berimplikasi politis, karena semakin kuat status jaringan simpanpinjam, semakin memungkinkan kaum miskin untuk berhadapan dengan isu struktural yang melandasi masalah mereka. Seiring pertumbuhan jaringan, mereka menjadi mitra pembangunan yang dipilih pemerintah lokal maupun nasional untuk bekerja sama menciptakan solusi masalah perumahan, pemilikan lahan, infrastruktur, lingkungan, dan kesejahteraan. Kelompok simpanpinjam komunitas juga dapat menjembatani jurang antara sistem keuangan informal dan formal. Pinjaman untuk perumahan, lahan, dan proyek pembangunan infrastruktur di komunitas miskin kini disalurkan secara kolektif, melalui kelompok simpan-pinjam di berbagai negara.

                        Alat 4 : Membangun Jaringan Komunitas

Kelompok simpan-pinjam kecil yang berserakan, saat berkembang dan bertambah mapan hampir pasti akan terhubung dengan kelompok lain dan membentuk jaringan berskala lebih besar dengan basis keuangan atau organisasi yang saling terhubung. Jaringan menyediakan dukungan horizontal bagi satu komunitas dan peluang untuk bertukar pengalaman dan belajar. Jaringan juga menciptakan peluang pengumpulan sumber daya. Kolaborasi semacam ini menyediakan akses terhadap sumber dana, rasa setia kawan, dan kekuatan yang lebih besar saat bernegosiasi dengan negara atau aktor lain dalam hal pemilikan dan sumber daya perkotaan. Proses ini berimplikasi politis, karena semakin kuat status jaringan, semakin memungkinkan bagi kaum miskin untuk berhadapan dengan isu struktural yang lebih besar yang melandasi masalah mereka – isu di luar kapasitas mereka sebelumnya, sebagai komunitas kecil terasing. Jaringan menempatkan masyarakat miskin pada posisi tawar lebih kuat dan membuktikan bahwa proses pembangunan komunitas swakelola bisa berjalan dan mampu melakukan kerja berskala kota, yang tak mampu dilakukan oleh sistem dan institusi yang ada selama ini. Hal penting lain terkait perbesaran skala kerja, komunitaslah – bukan individu – yang harus merancang dan menguji solusi, dan bila berhasil, membaginya dengan yang lain. Bila keseluruhan komunitas tak berhasil melintasi perubahan dalam mencari solusi, mereka takkan berhasil memberdayakan para pemimpin untuk menetapkan pilihan yang baik. Untuk itu, kita perlu sistem belajar yang menjangkau keseluruhan komunitas, yang membawa makin banyak orang tertarik dan mempertajam visi keseluruhan komunitas. Jaringan komunitas menyediakan sistem pembelajaran semacam ini.